Indonesia Sehat, dari Pemeriksaan Gratis ke Ekosistem Kesehatan Berkualitas

 

Ilustasi pemeriksaan gratis di fasilitas kesehatan (sumber: AI generated)

Di tengah tantangan global dan domestik yang semakin kompleks, kesehatan bukan lagi hanya urusan rumah sakit, dokter, atau pasien. Ia telah menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa. Indonesia tengah berada di titik penting, di mana kebijakan kesehatan tidak hanya harus mampu menyembuhkan, tetapi juga mencegah dan melindungi. Seiring dengan telah berjalannya era baru pemerintahan, secercah harapan itu mulai terbentuk lewat kebijakan seperti Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang diluncurkan awal tahun ini.

Program ini bukan sekadar proyek populis. Melainkan sinyal kuat bahwa negara mulai memindahkan arah pembangunan kesehatan dari pendekatan kuratif ke arah promotif dan preventif. Dengan membuka akses pemeriksaan gratis untuk seluruh warga, dari balita hingga lansia, Indonesia sedang menanam benih untuk masa depan yang lebih tangguh. Tak kurang dari 777.000 orang telah mendaftar melalui platform digital, dan lebih dari 9.000 puskesmas kini terlibat aktif. Ini adalah langkah besar, namun baru permulaan.

Jika kita menilik pengalaman negara lain seperti Inggris, yang melalui National Health System (NHS) dan mitra teknologinya berupaya membangun “ekosistem perlindungan kesehatan berbasis AI dan data”, maka dapat dikatakan bahwa PKG harus dilihat sebagai pintu masuk menuju reformasi menyeluruh. Sebuah masa depan sehat bukanlah slogan, tapi merupakan ekosistem kehidupan berkualitas yang ditopang oleh pencegahan cerdas, teknologi digital, serta tanggung jawab kolektif.

Namun pertanyaannya: apakah program ini cukup? Apakah skrining sekali seumur hidup, atau bahkan sekali setahun, bisa mengubah trajektori kesehatan nasional kita?

Jawabannya tentu saja tidak. Skrining hanyalah permukaan. Data hasil pemeriksaan harus terhubung dengan sistem informasi kesehatan nasional seperti SATUSEHAT, dianalisis untuk prediksi risiko, lalu ditindaklanjuti dalam bentuk intervensi nyata: edukasi nutrisi, manajemen stres, aktivitas fisik, hingga akses terhadap obat dan konseling. Tanpa rantai kebijakan lanjutan, PKG berisiko menjadi kegiatan seremonial, bukan sistem pencegahan.

Lebih jauh lagi, Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi antara 2030–2040. Sekitar 70% penduduk akan berada dalam usia produktif. Tanpa kesehatan yang prima, bonus ini akan berubah menjadi beban. Bahkan hari ini, beban penyakit tidak menular sudah menggerus produktivitas nasional. Data Global Burden of Disease (2023) menunjukkan bahwa penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan stroke menyumbang lebih dari 50% kematian di Indonesia dan sebagian besar di antaranya sebenarnya bisa dicegah lebih awal.

Kita tidak bisa terus menyandarkan masa depan pada kapasitas rumah sakit. Ketika rumah sakit makin penuh, itu bukan tanda keberhasilan sistem, melainkan kegagalannya mencegah. Maka kita membutuhkan pergeseran besar, dari sistem pengobatan ke sistem pemberdayaan kesehatan. Dari budaya menunggu sakit ke budaya hidup sehat.

Pemerintah perlu menyusun kerangka jangka panjang berbasis tiga fondasi utama: akses, data, dan intervensi. Akses berarti pemeriksaan dan edukasi harus tersedia di mana pun: di sekolah, tempat kerja, pasar, dan rumah ibadah. Data berarti integrasi lintas platform, dari wearable devices hingga rekam medis nasional. Intervensi berarti setiap hasil pemeriksaan harus dihubungkan dengan solusi nyata dan terukur.

Kita perlu mulai bicara tentang Indonesia Tangguh, Indonesia Sehat 2045 atau bahkan lebih konkret, Generasi Sehat Mandiri. Ini bukan sekadar visi abstrak, tapi skenario nyata di mana anak yang lahir tahun ini, ketika dewasa nanti, akan menjadi bagian dari masyarakat produktif yang tahu dan mampu menjaga kesehatannya sendiri bukan karena disuruh, tapi karena merasa berdaya.

Jaminan sosial juga harus ikut berevolusi. BPJS Kesehatan tidak cukup hanya menanggung biaya rumah sakit. Mungkin perlu juga untuk mulai menanggung biaya hidup sehat, dari insentif bagi peserta yang rutin cek kesehatan, hingga subsidi untuk pangan sehat. Dalam skenario ideal, seseorang yang rutin berolahraga dan menjaga tekanan darah seharusnya mendapatkan premi lebih ringan dibanding mereka yang tidak. Inilah pendekatan berbasis hasil (value-based health), yang telah diuji di berbagai negara dengan dampak signifikan terhadap efisiensi dan kualitas layanan.

Di sisi lain, sektor swasta pun harus dilibatkan aktif. Apotek, supermarket, aplikasi kesehatan, hingga industri makanan perlu diberi ruang dan insentif untuk ikut membangun ekosistem pencegahan. Bisa dibayangkan, jika pembelian makanan sehat diberi insentif fiskal, atau wearable device yang terhubung dengan aplikasi nasional bisa membantu warga mendeteksi tekanan darah dan kadar gula harian. Teknologi bukan musuh, tapi alat bantu.

Langkah Indonesia hari ini masih dini, tapi menjanjikan. PKG adalah titik start, bukan finish. Bila dikelola dengan visi yang berkelanjutan, kita bukan hanya akan memiliki penduduk yang panjang umur, tetapi juga berumur panjang dengan kualitas hidup tinggi, bebas dari ketergantungan obat, rawat inap, atau penyakit kronis yang membebani keluarga dan negara.

Sudah saatnya kita berhenti mengukur kemajuan dari banyaknya rumah sakit baru atau dokter yang dicetak. Diperlukan penilaian dari indikator yang lebih mendasar. Misalnya berapa banyak anak yang tumbuh tanpa anemia? Berapa persen penduduk usia produktif yang bebas dari diabetes, TBC dan hipertensi? Berapa juta warga yang tidak pernah dirawat inap hingga usia pensiun?

Itulah ukuran sejati dari kemajuan ekosistem kesehatan. Itulah wajah masa depan Indonesia sehat yang ingin kita bentuk.

Catatan:
Tulisan ini telah tayang di Kumparan.com, bisa dibaca lebih lanjut pad alink berikut https://kumparan.com/mujas-teguh/25QsdRiopYF?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=DF95XsV8mdso